Karena tidak mendukung kebijakan Putra Mahkota, 3 Ulama Arab Saudi terancam hukuman mati

Tiga Ulama terkemuka arab saudi terancam hukuman mati karena di anggap tidak mendukung kebijakan luar negeri Putra Mahkota Muhammad Bin Salman (MBS)

Hukuman Mati - Ilustrasi

Pihak berwenang di Riyadh berencana akan mengeksekusi tiga cendekiawan muslim terkemuka, jika benar, langkah ini akan menjadi peningkatan dramatis pemerintah arab saudi dalam melakukan penumpasan perbedaan pendapat di bawah penguasa de facto, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

Seperti laporan Middle East Eye (MEE), yang mengutip seorang kerabat yang tidak disebutkan namanya dari salah seorang pria, serta dua pejabat Saudi yang juga tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa exsekusi ketiga cendekiawan muslim tersebut akan dilakukan setelah bulan suci Ramadhan.

Para ulama tersebut belum diadili, persidangan awal seharusnya dijadwalkan pada 1 Mei, tetapi ditunda dan belum diketahui pasti kapan tanggal baru ditetapkan.

Satu sumber pemerintah mengatakan kepada salah satu media yang berbasis di Inggris bahwa eksekusi akan dilakukan secepatnya setelah hukuman mati dijatuhkan.

Sumber kedua mengatakan kepada MEE bahwa eksekusi massal 37 orang, terutama dari komunitas minoritas Syiah Arab Saudi, adalah 'uji coba' untuk melihat bagaimana masyarakat internasional akan bereaksi.

Jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, yang dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober tahun lalu, adalah kontributor tetap media itu, yang dikepalai oleh mantan ketua penulis asing Guardian, David Hearst.

Menurut CIA, Khashoggi dibunuh oleh tim pemukul Saudi atas perintah MBS, tetapi pihak Barat yang bergantung pada Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka dan sebagai salah satu negara pembeli persenjataan barat, enggan menerapkan tekanan yang berarti kepada Arab Saudi.

Unjuk rasa menuntut keadilan Jamal Kassogi yang dibunuh di kantor kedutaan Arab Saudi di Turkey

Semenjak berangsur-angsur berhasil mengambil alih kekuasaan, putra Mahkota Arab Saudi telah menghancurkan status-quo domestik Riyadh, serta mengejar kebijakan luar negeri yang sangat agresif.

Sebuah artikel pada 2017 oleh Al Jazeera, yang mengutip salah satu mantan pejabat intelijen AS yang memiliki pengalaman luas bekerja dengan Saudi, menggambarkan bagaimana MBS membongkar struktur pengambilan keputusan tradisional keluarga kerajaan berdasarkan konsensus Arab Saudi dan memusatkan kekuasaan sepenuhnya pada dirinya sendiri.

Perubahan itu memungkinkan dia untuk secara lebih agresif mengejar lawan dalam keluarga mereka,para pembangkang yang tinggal di luar negeri, serta aktivis agama dan sekuler.

Krisis Qatar

Odah, Qarni, dan Omari, bukanlah pembangkang yang memiliki ukuran apapun sebagi seorang yang di anggap pembangkang.Selama ini ketiganya menghindari untuk mengkritik keluarga kerajaan dan MBS tetapi memilih untuk memutuskan hubungan dengan MBS dengan tidak memberikan dukungan antusias atas langkah-langkah dan kebijakan luar negerinya.

Pernah seorang pengkritik pemerintah Saudi, Odah menghabiskan waktu di penjara antara 1994 hingga 1999 setelah menyerukan reformasi di negara itu. Dia kemudian melunakkan pendiriannya terhadap negara dan menikmati popularitas yang meluas karena pendapatnya yang relatif liberal tentang isu-isu sosial.

Demikian pula, Qarni adalah seorang sarjana Islam yang disegani, yang juga memiliki banyak pengikut media sosial dan secara aktif muncul di acara-acara talk show TV.

Ali al-Omari sebelum ini adalah seorang penyiar dan komentator religius yang populer di negara itu yang mengelola saluran TV 4Shab hingga penangkapannya oleh otoritas Saudi.

Pelanggaran trio yang paling mengerikan tampaknya tidak mendukung blokade dan boikot Qatar yang dipimpin Saudi, yang dimulai pada Juni 2017.

Odah, yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut di Twitter, hanya menyerukan "keharmonisan" antara para pemimpin regional, tanpa menyebut nama mereka secara khusus.

Human Rights Watch mengutuk penahanan Odah dan cendekiawan agama lainnya.

Direktur kelompok hak asasi manusia Timur Tengah, Sarah Leah Whitson mengatakan: "Upaya Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk mereformasi ekonomi dan masyarakat Saudi pasti akan gagal jika sistem peradilannya mencemooh aturan hukum dengan memerintahkan penangkapan dan hukuman sewenang-wenang."