Demi Perekonomian Pemerintah Akan Menerapkan New Normal, Apa Itu New Normal? Begini Penjelasanya
![]() |
Image: houstonmethodist.org |
Jurustupai.com - Wabah Pandemi Corona yang melanda akhir-akhir ini telah memporak porandakan sendi-sendi perekonomian Dunia,tak terkecuali juga bagi Indonesia.
Setelah sekian lama Dunia mengkampanyekan agar masyarakat tetap dirumah, tentunya ini tidak mungkin untuk dilakukan selamanya, melihat sisi perekonomian yang menjadi aspek kehidupan masyarakat dunia tidak semua dapat dilakukan atau dikendalikan dari rumah.
Oleh karena itu sejumlah negara mulai melonggorkan kebijakan mobilitas rakyatnya. Walau di sisi lain Virus Corona juga masih menyerang dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.
Maka disinilah banyak negara mulai mengimplitasikan pola hidup baru atau yang disebut New Normal.
Sebelum ini pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi menyerukan masyarakat untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan virus corona, setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan ada potensi bahwa virus Corona tidak akan hilang.
"Artinya kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (15/5/2020).
"Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," lanjut dia.
Jika Pola hidup baru atau New Normal akan di implentasikan lantas apa dan seperti apa itu New Normal?
Dikutip dari Kompas.com, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup.
"Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah," kata Wiku kepada Kompas.com, baru-baru ini.
Mengikuti Protokol kesehatan.
Wiku menerangkan, secara sosial disadari bahwa hal ini akan berpengaruh. Pasalnya, ada aturan yang disebutkan dalam protokol kesehatan untuk menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain.
Masyarakat, kata Wiku, akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus Corona.
Masyarakat, kata Wiku, akan menjalani kehidupan secara new normal hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus Corona.
"Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk Covid-19," katanya lagi.
Beberapa ahli dan pakar kesehatan dunia telah memastikan bahwa kemungkinan paling cepat dapat ditemukannya vaksin adalah pada 2021.
Artinya, masyarakat harus menjalani kehidupan secara new normal hingga tahun depan, bahkan lebih.
Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal sebagai new normal.
Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal sebagai new normal.
Baca Juga: Di tengah Rencana Perlonggaran PSBB, Pasien Positif Corona Pecah Rekor Tertinggi di Indonesia.
"Tapi kita harus berpikiran positif, karena Indonesia punya kapasitas yang besar dan gotong royong, marilah kita gotong royong agar terbebas dari Covid-19," imbuhnya.
Sedangkan indikator menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ,Suharso Monoarfa yang dikutip dari tirto.id menyampaikan beberapa Indikator dari WHO dalam rangka mengimplentasikan skenario New Normal ini.
Berikut ini adalah indikator yang dimaksud:
1. Tidak menambah dan memperluas penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularan.
"Ada sebuah cara untuk menghitung, yaitu apa yang disebut dengan basic reproduction number. Jadi basic reproduction number itu adalah sebuah angka yang menunjukkan sebuah virus atau sebuah bakteri atau sebuah penyakit itu bagaimana daya tularnya dari seseorang ke orang lain," terang Menteri PPN.
Misalnya, Menteri PPN mencontohkan campak itu daya tularnya itu 12-18 yang artinya basic reproduction number-nya atau yang disingkat dengan R0/R naugth kalau disebutnya.
“R naught itu tulisannya N A U G H T, R naught, itu campak itu 12-18 dan dia melalui aerosol. Kemudian ada juga misalnya batuk rejan atau pertusis itu 5,5. Kemudian kalau kita ingat Flu Spanyol pada 100 tahun yang lalu itu 1,4 sampai 2,8," kata Menteri PPN.
Artinya, menurut Suharso, satu orang itu bisa menularkan sampai 2-3 orang dan Covid-19-19 di seluruh dunia itu yang direkam oleh WHO adalah dari 1,9 sampai 5,7 R0-nya.
Untuk Indonesia, sampai hari ini diperkirakan 2,5 yang artinya 1 orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang.
Untuk Indonesia, sampai hari ini diperkirakan 2,5 yang artinya 1 orang itu bisa menularkan ke 2 atau 3 orang.
“Tugas kita adalah bagaimana pada waktu tertentu kita bisa menurunkan R0 itu dari yang namanya 2,5 atau 2,6 persisnya menjadi di bawah 1, artinya dia tidak sampai menularkan ke orang lain," tandas Menteri PPN.
Caranya, menurut Menteri PPN, adalah banyak hal dan ini tidak bisa melalui modifikasi cara kampanye vaksinasi, tidak, tetapi ini hanya dapat dimodifikasi melalui satu intervensi sosial yang bentuknya antara lain yang kita lakukan, seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sekarang.
“Beberapa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, dan melindungi wajah dan seterusnya dengan menggunakan masker. Jadi itu caranya adalah untuk kita bagaimana mendapatkan apa yang disebut dengan R0 itu. Jadi R0 itu akan kita tekan sedemikian rupa," kata Menteri PPN.
R0 itu, lanjut Menteri PPN, pada waktu t disebut dengan Rt (effective reproduction number). Jadi bukan Rukun Tetangga tetapi Rt, Rt.
“Sekarang kita akan menghitung itu untuk semua kabupaten/kota dan seluruh provinsi di Indonesia. Itu indikator pertama yang kita akan gunakan, yaitu R0 atau Rt-nya," ujarnya.
2. Pelayanan dan respon kesehatan terhadap masyarakat yang terinfeksi Virus Corona.
"Jadi apabila nanti ada penularan baru atau ada yang mesti dirawat itu benar-benar tersedia atau tidak. Jadi misalnya jumlah kasus yang baru itu jumlahnya harus lebih kecil dari kapasitas pelayanan kesehatan yang bisa disediakan," katanya.
Kapasitas pelayanan kesehatan yang disediakan itu, menurut Menteri PPN, harusnya 60% dari total kapasitas kesehatan, misalnya, kalau sebuah rumah sakit punya 100 tempat tidur, maka maksimum 60 tempat tidur itu untuk Covid-19.
“Nah, pasien baru yang datang itu jumlahnya dalam sekian hari itu harus di bawah 60. Itu yang disebut dengan kapasitas sistem kesehatan yang terukur yang bisa dipakai dalam rangka apakah kita melonggarkan atau tidak melonggarkan, mengurangi atau tidak mengurangi PSBB," jelasnya.
3. Pengujian dan Test massal terhadap seseorang atau sekelompok kerumunan apakah berpotensi membawa virus korona atau tidak.
"Nah tes masif kita ini hari ini termasuk yang rendah di dunia. Kita sekarang ini baru mencapai 743 per 1 juta, atau sekarang sudah 202.936 orang yang dites," ujarnya.
Dengan kapasitas yang sekarang, lanjut Menteri PPN sudah naik 10.000 sampai 12.000 (tes per hari), bahkan kemarin tanggal 18 Mei sudah mencapai 12 ribu lebih tes, maka diharapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa mencapai angka 1.838 per 1 juta penduduk.
“Nanti kita bandingkan sekarang dengan Malaysia, Malaysia itu 14.304, Filipina 2.238, Brasil yang relatif hampir sama kayak Indonesia itu 3.462, Vietnam 2.828, Thailand lebih tinggi lagi 4.099, India 1.744," tandasnya.
Seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa semua itu harus melakukan tes masif secara cepat dan dengan jumlah yang masif.
“Mudah-mudahan ke depan benar-benar kita bisa sampai 12 ribu. Kalau itu bisa 12 ribu mudah-mudahan kita per 1 juta-nya akan semakin tinggi," katanya.
Dengan 3 indikator itu, Pemerintah akan menempatkan sebuah daerah itu siap atau tidak dan WHO mensyaratkan R0-nya tadi itu atau R0 pada waktu t atau Rt, itu setidak-tidaknya dalam waktu 14 hari.
“Jadi kalau sudah 14 hari itu posisinya di bawah 1, maka daerah itu dinyatakan siap untuk melakukan penyesuaian atau pengurangan PSBB. Itu yang penting," tambahnya.
Comments 0
EmoticonEmoticon